Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Data dan Institusi, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional denganuraian tugas dan fungsi masing-masing  adalah:

 

  1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkanseluruhkebijakan, program dan kegiatan DPPKBPPPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak, yang meliputi:
  1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan DPPKBPPPA; dan
  2. penyusunan rencana kebijakan daerah.
  1. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
  2. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  3. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;
  4. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. bertindak untuk dan atas nama DPPKBPPPA;
  6. pengoordinasian tugas dan fungsi DPPKBPPPA dengan pihak terkait;
  7. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan norma, hukum dan peraturan perundang-undangan;
  9. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan DPPKBPPPA;
  10. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan DPPKBPPPA;
  11. penyampaian laporan tentang kegiatan DPPKBPPPA secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  13. penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  14. pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya;
  15. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Sekretariat

Sekretariatdipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas.Sekretaris DinasmempunyaitugasmembantuKepala Dinas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, tugas pada sekretariat dan bidang-bidang, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Sekretariat sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Dinasmempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. pengoordinasian, pengendaliandan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  2. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnya;
  3. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPPA;
  4. pengoordinasian penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan DPPKBPPPA, yang meliputi:
  1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
  1. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan DPPKBPPPA, yang meliputi:
  1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
  2. Rencana Strategis (Renstra);
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
  6. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  7. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
  8. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
  1. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional:
  2. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
  3. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja DPPKBPPPA;
  4. pengelolaan dokumentasi kearsipan;
  5. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  6. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  7. pelaporan hasil pelaksanan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  8. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  9. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

     Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalammemimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.       Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. pengoordinasian penyusunan rencana  Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargasesuai dengan rencana kerja DPPKBPPPA;
  3. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  4. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan  Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  5. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  6. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  7. pelaksanaan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah terhadap permasalahan keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  8. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang meliputi:

1. jaminan  dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), perkembangan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;

2.    pengembangan dukungan pelayanan KB dan keluarga sejahtera, perkembangan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;

3.    pengembangan jaringan pelayanan KB dan pembangunan keluarga sejahtera, perkembangan pengendalian penduduk dan termasuk pelayanan KB di rumah sakit daerah;

4.penetapan perkiraan sasaran perkembangan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”,sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;

5.    penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan pembangunan keluarga;

6.    peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;

7.    sosialisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

8.    pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

9.    pemantauan tingkat drop out  peserta KB;

10.  pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;

11.  perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;

12.  penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera;

13.  penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);

14.  peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

15.  penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;

16.  distribusi, pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;

17.  penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;

18.  promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;        

19.  informed choice dan informed consent dalam program KB;

20.  pelaksanaankebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

21.  pengembangan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;

22.  perumusan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;

23.  penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

24.  pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

25.  pengembangan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);

26.  pengembangan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;

27.  KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;

28.  perumusan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

29.  perumusan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

30.  pengembangan tenaga SDM pengelola,  pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;

31.  perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

32.  perumusan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

33.  penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

34.  perumusan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK R);

35.  penyelenggaraan BKB, BKR, BKL,dan PIK R termasuk pendidikan pra-melahirkan;

36.  ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

37.  model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

38.  pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan,   kewirausahaan dan manajemen usaha   bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

39.  pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;

40.  kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;

41.  peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

42.  perumusan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;

43.  pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;

44.  perumusan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;

45.  perumusan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;

46.  perumusan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;

47.  pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama;

48.  penyediaan dan pemberdayaan tenaga  fungsional penyuluh KB;

49.  penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;

50.  penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;

51.  pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;

52.  pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;

53.  pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah;

54.  pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM;

55.  pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;

56.  promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;

57.  perumusan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program pengendalian penduduk terpadu antara perkembangan pengendalian penduduk (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;

58.  pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah;

59.  pelaksanaan PUP;

60.  pelaksanaan pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga; dan

61.  pelaksanaan mobilitas penduduk.

  1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  2. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  3. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  4. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  5. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan

     Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakanmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakansesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakanmempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan;
  2. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan;
  3. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan  Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan;
  4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  6. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  7. pelaksanaan dalam hal:
    1. pemutakhiran dan validasi data kegiatan;
    2. pemutakhiran dan validasi data keluarga;
    3. pemutakhiran dan validasi data informasi anak;
    4. pemutakhiran dan validasi data WUS;
    5. pemutakhiran dan validasi data PUS; dan
    6. pemutakhiran dan validasi data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu.
  8. perumusan data dan informasi keluarga dalam bentuk Sistem Informasi Keluarga Sejahtera (SIKESRA);
  9. pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
  10. pelaksanaan perumusan dalam hal:
    1. informasi serta data mikro pengendalian penduduk dan keluarga;
    2. perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro pengendalian penduduk dan keluarga;
    3. pengembangan advokasi dan KIE;
    4. pelaksanaan operasional advokasi dan KIE;
    5. pelaksanaan perkiraan sasaran advokasi dan KIE;
    6. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
    7. pelaksanaan advokasi, KIE serta konseling program KB dan KRR;
    8. pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
    9. peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
    10. pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten;
    11. penyerasian isu pengendalian penduduk ke dalam program pembangunan di daerah;
    12. pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
    13. pengelolaan data, pengolahan teknologi, dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
    14. pelaksanaan analisa dan evaluasi informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    15. pengadministrasian, pencatatan dan pelaporan tentang data pengendalian penduduk, keluarga, anak, WUS, PUS, data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu;
    16. pengembangan informasi serta data mikro pengendalian penduduk dan keluarga;
    17. pelaksanaan program dan pengolahan laporan di bidang informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    18. pembentukan, pengembangan dan pembinaan institusi masyarakat;
    19. pelaksanaan kegiatan peran serta institusi masyarakat;
    20. pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan data dan informasi lembaga;
    21. pelaksanaan penyelenggaraan urusan informasi data dan institusi;
    22. pendataan dan penginformasian untuk mendukung pembangunan daerah dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    23. pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data;
    24. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi;
    25. pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
    26. pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
    27. penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) di daerah.
  11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  13. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  14. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  15. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. BidangPemberdayaanPerempuan

     Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuanmempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan rencana kerja DPPKBPPPA;
  3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  4. pelaksanaan kebijakan daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  5. pengoordinasian, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PUG;
  6. pemfasilitasian penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah;
  7. pengoordinasian dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
  8. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
  9. pelaksanaan PUG yang  terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Ham dan politik;
  10. pemfasilitasian penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
  11. perumusan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait denganbidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
  12. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
  13. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
  14. perumusan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan  terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
  15. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
  16. pemfasilitasian dalam hal:
    1. pemfasilitasian pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
    2. penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;
    3. pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG; dan
    4. lembaga masyarakat dalam melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
  17. perumusan kebijakan sistem informasi gender dan anak dengan merujuk kebijakan nasional;
  18. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
  19. penganalisisan, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan;
  20. penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi);
  21. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  22. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  23. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  24. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  25. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  26. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Bidang Perlindungan Anak

     Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
  2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anaksesuai dengan rencana kerja DPPKBPPPA;
  3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perlindungan Anak;
  4. pengoordinasian dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif anak;
  5. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;
  6. pelaksanaan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
  7. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
  8. pengoordinasian pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  9. pemfasilitasian dalam hal:
    1. pemfasilitasian penyediaan data terpilah anak menurut jenis kelamin;
    2. penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha  untuk pelaksanaan perlindungan anak;
    3. pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan anak; dan
    4. lembaga masyarakat dalam melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan anak.
  10. penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi anak dengan merujuk kebijakan nasional;
  11. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;
  12. penganalisisan, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus anak;
  13. penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi);
  14. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  15. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  16. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  17. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  18. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.